Music Musik Dalam Negeri

Musisi Sebut PP Royalti Musik Jangan Sampai Bebankan UMKM

Musisi Sebut PP Royalti Musik Jangan Sampai Bebankan UMKM – Dwiki Dharmawan, Ketua Ikatan Musisi dan Pengurus Kolektif (LMK) Persatuan Penyanyi, Penulis Lirik dan Musisi Republik Indonesia (PAPPRI), menyambut aktif Peraturan Pemerintah Nomor 56 (PP) tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu. dan / atau royalti hak cipta musik.

Mengutip dari freedomclothingcollective.com Namun, Dwiki menilai Pasal 11 PP tentang retribusi penggunaan musik merupakan perhatian umum. Dalam artikel ini akan djelaskan bahwa pengguna lagu komersial sebagai layanan UMKM akan mendapatkan pengurangan royalti. Da berkata: “Jangan biarkan operator industri pariwisata baru merasa tertekan, tapi ini masalah hak kekayaan intelektual.”.

Musisi sekaligus Ketua Umum Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) PAPPRI Dwiki Dharmawan sambut baik Peraturan Pemerintah soal royalti musik.

Menurutnya, PP pemutaran lagu tersebut akan memperkuat ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)), termasuk ketentuan tentang hak cipta d bidang musik.

ciptaan atau produk hak terkait, dan hak ekonomi dperoleh oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Penafsiran ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 21 UU Hak Cipta.

Kemudan dalam PP royalti putar lagu maka djelaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan lagu atau musik secara komersial bila membayar royalti kepada pencipta. Aturan ini tertuang dalam Pasal 3 PP royalti putar lagu.

Pencipta lagu bisa memberikan kuasa kepada LMK untuk mengelola hak ekonomi dalam bentuk menghimpun dan mendstribusikan royalti. Ada LMK hal cipta seperti Karya Cipta Indonesia (KCI) dan ada LMK hak terkait seperti PAPPRI. Musisi Sebut PP Royalti Musik Jangan Sampai Bebankan UMKM

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

memiliki peran serupa dengan LMK. maka Namun, mereka yang beranggotakan pencipta dan pemilik hak terkait memiliki lebih banyak kewenangan, seperti menetapkan tarif royalti.

Untuk mendapatkan hak ekonomi, pencipta lagu harus menjad anggota d salah satu LMK hak cipta terlebih dahulu. Sementara, pencipta lagu yang juga berperan sebagai penampil bisa bergabung dalam LMK hak cipta dan LMK hak terkait.

LMKN akan menagih royalti dari pihak yang menggunakan lagu berdasarkan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). Sistem tersebut berisikan informasi dan data yang dgunakan untuk mendstribusikan lagu dan musik.maka

Ia melanjutkan, “Untuk menentukan royalti kan harus ada tarif-tarif yang dsepakati dengan asosiasi-asosiasi atau dari pengusaha-pengusaha tersebut (dalam PP).”